Pemprov Jabar klaim serapan APBD sampai awal Desember capai 77,30 persen

Merdeka.com – Hingga pekan pertama Desember, total serapan anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) Jabar 2017, sudah mencapai 77,30 persen.

Menurut Sekda Jabar, Iwa Karniwa, dari total belanja daerah yang mencapai Rp 26,86 triliun sudah terserap 76,41 persen. Pos lain yang menunjukan penyerapan signifikan di antaranya belanja pegawai yang mencapai 78 persen, lalu belanja subsibsi dengan nilai Rp 15 miliar yang sudah mencapai 98 persen.

“Untuk dana bagi hasil sebesar Rp 6,9 triliun realisasinya baru Rp 5,36 triliun atau serapannya baru 77,05 persen,” katanya saat dihubungi, Senin (11/12/2017).

Dia optimis dana bagi hasil penyerapannya akan melesat karena keluangan waktu peyelesaiannya pada triwulan IV setelah 15 Desember.

Dari sektor belanja bantuan keuangan, penyerapannya baru 73,4 persen. Dia menyebut akan mengupayakan peningkatan penyerapan sebelum 15 Desember.

Untuk pos lain seperti belanja bantuan tak terduga rupanya masih tersisa sekitar Rp 108 miliar. Pos yang dialokasikan untuk penanganan bencana ini baru terserap kecil sekali sekitar Rp 26 juta.

“Kemarin-kemarin ada sejumlah kejadian, tapi tidak ada pengajuan signifikan dari daerah,” jelasnya.

Di lain pihak, Iwa akan khusus mengawal pos belanja modal, barang dan jasa. Hingga pekan lalu, belanja modal yang dialokasikan Rp 2,74 triliun baru terserap Rp 1,438 triliun, sementara barang dan jasa dari Rp 4,6 triliun baru terpakai Rp 3,6 triliun. Ia menargetkan, di pos itu serapan anggaran bisa mencapai 93-94 persen.

“Penyerapan APBD menjelang akhir tahun terkesan lambat karena ada beberapa persoalan di lapangan yang diluar kekuasaan pemerintah provinsi,” keluhnya.

“Sejumlah lelang mengelami kegagalan yakni lelang pembangunan masjid terapung di Gedebage juga rencana pembangunan gedung kesenian,” lanjutnya.

Dirinya memastikan dalam pekan-pekan terakhir ini akan terus memantau langsung proses pencairan. Karena itu, dirinya meminta agar para kepala daerah segera menyerahkan dokumen terkait pencairan bantuan keuangan, begitupun dinas-dinas di lingkungan Pemprov jabar.

“Minggu terakhir ini saya pantau langsung proses pencairan kecuali yang di luar kendali kami seperti terkait lelang yang meleset,” paparnya.

Meski bantuan keuangan daerah agak lambat, dirinya mengaku lega karena bantuan keuangan ke desa sebesar Rp 115 juta per desa dipastikan serapannya sudah hampir 100 persen. Iwa memastikan belajar dari penyerapan dana desa, seluruh pihak diminta segera mempercepat administrasi.

“Segera administrasi diselesaikan, supaya tidak ada masalah di kemudian hari,” jelasnya. (Aksara Bebey)